Penulis : Dr. Albahori, M.I.Kom
Faisal, S.Sos., M.I.Kom
Judul : KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL
Pendekatan Praktis, Implementatif, dan Berbasis Lapangan
Ukuran : 14 x 20  cm
Halaman : 181 hlm
Tahun : 2026
Sinopsis : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap politik kontemporer. Komunikasi politik yang sebelumnya bersifat konvensional dan terpusat, kini bertransformasi menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis jaringan digital. Media sosial, platform digital, big data, serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah menjadi instrumen utama dalam membentuk opini publik, memobilisasi dukungan politik, serta memengaruhi proses demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi pemilu menghadirkan inovasi melalui berbagai sistem informasi seperti SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), SILON (Sistem Informasi Pencalonan), dan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi). Kehadiran sistem-sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan siber, integritas data, stabilitas sistem, serta kepercayaan publik. Di sinilah komunikasi politik memainkan peran strategis—tidak sekadar sebagai medium penyampaian informasi, tetapi sebagai instrumen legitimasi, manajemen persepsi, dan penguatan demokrasi.

Buku ini disusun dengan pendekatan yang komprehensif, mengintegrasikan perspektif teoritis, regulatif, teknis, dan empiris. Pada bagian awal, pembaca diajak memahami fondasi komunikasi politik digital, termasuk evolusi komunikasi politik, peran media sosial, serta dampak disrupsi teknologi terhadap sistem demokrasi. Selanjutnya, buku ini menguraikan aktor-aktor kunci dalam ekosistem digital pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, partai politik, hingga relawan digital dan platform media.

Tidak hanya berhenti pada aspek konseptual, buku ini juga menekankan dimensi strategis dan implementatif. Pembahasan mengenai manajemen komunikasi lembaga pemilu, strategi komunikasi krisis, pengelolaan sistem digital, hingga audit dan monitoring sistem dirancang untuk memberikan panduan praktis yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Selain itu, isu-isu krusial seperti serangan siber, disinformasi, mismatch data, serta gangguan sistem juga dibahas secara mendalam, disertai dengan strategi respons dan pemulihan yang adaptif.

Pada bagian evaluatif, buku ini mengkaji pengalaman pengguna (user experience) dalam sistem pemilu digital, melakukan analisis komparatif terhadap berbagai sistem yang digunakan, serta mengulas respons publik dan pemangku kepentingan terhadap kinerja sistem tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga pada kebutuhan dan kepercayaan pengguna.

Lebih lanjut, buku ini menyoroti pentingnya tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam penyelenggaraan pemilu digital. Sinergi antara lembaga negara, pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, kepemimpinan digital yang adaptif dan visioner menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi organisasi.

Sebagai penutup, buku ini juga mengarahkan pandangan ke masa depan komunikasi politik digital. Isu-isu seperti penggunaan AI dalam pemilu, ancaman deepfake, regulasi teknologi, serta etika komunikasi digital menjadi tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis dalam merumuskan kebijakan serta praktik komunikasi politik ke depan.